DJP Buka Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen
DJP memberikan peluang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100 persen. Pokok utang tetap wajib dilunasi dan permohonan harus diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hingga 100 persen. Fasilitas ini berlaku mulai 8 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, dengan syarat pokok pajak tetap harus dilunasi.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2024 yang telah diubah dengan PMK Nomor 71/2026. DJP menyebut langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung perekonomian nasional.
Besaran pengurangan tidak sama untuk setiap kasus. Persentasenya bergantung pada jenis sanksi dan waktu wajib pajak memenuhi kewajiban. Rincian setiap jenis sanksi beserta besar pengurangannya tercantum dalam lampiran KEP-239/PJ/2026.
Jenis sanksi pajak yang dapat diajukan
Fasilitas ini antara lain mencakup sanksi akibat keterlambatan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sampai tahun pajak 2025 dan SPT Masa sampai masa pajak September 2026, sepanjang SPT berstatus kurang bayar. Pengurangan atau penghapusan juga dapat diajukan atas sanksi yang timbul dari pembetulan SPT atas kemauan sendiri serta keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
Cakupan lainnya meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan surat tagihan pajak. Sanksi dari hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela juga termasuk dalam kebijakan ini.
Namun, fasilitas tersebut tidak otomatis diberikan kepada semua wajib pajak. Permohonan harus diajukan kepada DJP dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71/2026. Batas akhir pengajuan adalah 1 Oktober 2028.
Pokok utang pajak harus dibayar lebih dulu
Perubahan penting dalam PMK 71/2026 menyangkut cara pembayaran utang pajak. Dalam ketentuan sebelumnya, pembayaran wajib pajak diperhitungkan secara proporsional untuk pokok utang dan sanksi administratif. Aturan baru mengarahkan pembayaran terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak.
Konsekuensinya, pelunasan pokok pajak menjadi salah satu syarat untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi, termasuk untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya (PBB-P5L). Mekanisme ini memberi ruang bagi wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban pokok, lalu mengajukan permohonan atas sanksi yang tersisa.
Dalam penjelasan DJP, perubahan itu bukan pemutihan pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kewajiban membayar pokok utang tetap berlaku, sedangkan keringanan hanya diberikan terhadap sanksi administratif sesuai persyaratan.
Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak menghapus kewajiban untuk melunasi pokok utang pajak.
Contoh perhitungan dan tujuan kebijakan
DJP memberi ilustrasi sebuah surat ketetapan pajak kurang bayar senilai Rp140 juta, terdiri atas pokok pajak Rp100 juta dan sanksi administratif Rp40 juta. Jika wajib pajak membayar Rp100 juta, pembayaran tersebut diperhitungkan untuk melunasi pokok pajak lebih dahulu.
Setelah pokok pajak lunas, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan atas sanksi administratif sebesar Rp40 juta. Contoh ini menunjukkan bahwa fasilitas tidak menghilangkan kewajiban pokok, melainkan membuka peluang memperoleh keringanan atas denda yang masih menjadi tanggungan.
Bimo menyatakan penyesuaian mekanisme pembayaran diharapkan memudahkan wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dan memberikan kepastian dalam penyelesaian utang pajak. DJP juga berharap kebijakan tersebut membantu menjaga arus kas, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memperkuat kepatuhan sukarela.
PMK 71/2026 berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026 dan turut menyempurnakan ketentuan mengenai pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, serta pembatalan di bidang perpajakan. Aturan ini juga menegaskan bahwa sanksi administratif yang timbul dari proses keberatan, banding, atau peninjauan kembali tidak dapat dimohonkan pengurangan melalui mekanisme tersebut.
Wajib pajak yang mempertimbangkan fasilitas ini perlu mencermati jenis sanksi, tenggat pengajuan, dan persyaratan yang berlaku sebelum menyampaikan permohonan. Dengan memahami aturan sejak awal, pelunasan pokok pajak dan pengajuan keringanan dapat dilakukan secara lebih terencana.
