Survei CELIOS: 75 Persen Responden Stres oleh Kebijakan
Survei CELIOS dan Kabinet Bayangan mencatat 75 persen responden stres akibat kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran. Harga kebutuhan pokok, pekerjaan, dan penegakan hukum menjadi sejumlah persoalan yang disorot.
Sebanyak 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Temuan survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan itu dipaparkan menjelang peringatan dua tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2026.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyampaikan hasil tersebut dalam peluncuran laporan evaluasi pada Minggu, 11 Oktober 2026. Dalam survei yang sama, 67 persen responden menyatakan stres dengan perilaku Presiden Prabowo.
Harga kebutuhan pokok dan pekerjaan jadi sorotan
Tekanan yang dirasakan responden berkaitan erat dengan persoalan sehari-hari. Kenaikan harga bahan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan, serta penegakan hukum disebut sebagai sejumlah sumber stres yang menonjol dalam pemaparan hasil survei.
Ketika ditanya mengenai masalah paling mendesak, 78 persen responden memilih harga kebutuhan pokok. Lapangan kerja dan perlindungan pekerja berada di urutan berikutnya dengan 58 persen, sedangkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi dipilih 35 persen.
Gambaran tekanan ekonomi juga terlihat dari jawaban mengenai kondisi rumah tangga. Sebanyak 53 persen responden merasa keadaan ekonomi mereka lebih buruk dibandingkan setahun sebelumnya, sementara 16 persen menilai kondisinya membaik. Sebanyak 82 persen juga menganggap pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat.
Dalam penilaian terhadap upaya pemerintah membuka lapangan kerja, 62 persen responden menyebut kinerjanya buruk. Angka-angka itu menempatkan kebutuhan dasar dan kesempatan bekerja sebagai isu penting dalam membaca persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Penilaian ahli terhadap kepemimpinan Presiden
CELIOS dan Kabinet Bayangan turut meminta kalangan ahli menilai kapasitas kepemimpinan serta komunikasi publik Presiden. Dari 129 ahli yang memberikan penilaian, 71 persen menganggap kapasitas kepemimpinan Prabowo tidak memadai. Sebanyak 22 persen lainnya menilai kapasitas tersebut kurang memadai.
Kekhawatiran terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik juga tinggi. Sebanyak 83 persen ahli menyatakan sangat khawatir dan 10 persen mengaku khawatir. Dengan demikian, 93 persen ahli dalam kelompok tersebut menyampaikan kekhawatiran pada aspek itu.
Responden masyarakat juga diminta menilai kondisi fisik dan mental Presiden untuk menjalankan tugas. Sebanyak 38 persen menilainya kurang baik dan 23 persen menyebutnya tidak baik sama sekali. Hanya 8 persen responden yang menilai kondisi tersebut sangat baik.
Temuan survei lain mengenai pilihan pemimpin Indonesia pada 2029 menunjukkan 80 persen responden menginginkan pemimpin yang mau mendengarkan rakyat. Komitmen memberantas korupsi dipilih 71 persen, sementara pemimpin independen yang bukan kader partai politik dipilih 38 persen.
Hasil survei perlu dibaca sesuai metodenya
Survei masyarakat dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 dengan metode non-probability sampling melalui Meta Ads. Hasilnya kemudian diberi pembobotan agar komposisi sampel menyesuaikan karakteristik populasi yang menjadi acuan. Untuk kelompok ahli, CELIOS menggunakan snowball sampling melalui jaringan responden dengan keahlian dan pengalaman yang relevan.
Metode non-probability berarti responden tidak dipilih secara acak dengan peluang terukur bagi setiap orang dalam populasi. Karena itu, angka-angka survei lebih tepat dipahami sebagai gambaran jawaban para responden, bukan otomatis mewakili seluruh penduduk Indonesia. CELIOS menyebut instrumen survei juga melalui pengujian validitas dan reliabilitas serta penelaahan eksternal.
Hasil tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan penegakan hukum menunjukkan area yang mendapat perhatian responden. Seberapa jauh temuan ini diterjemahkan menjadi perbaikan kebijakan akan menjadi hal penting untuk dicermati setelah laporan tersebut dipaparkan.
