Mengapa KPK Tak Gunakan Pasal Hukuman Mati di Kasus Dana Bencana

KPK menjelaskan alasan tidak menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalam kasus dana bencana BNPB. Penyidik memilih pasal terkait benturan kepentingan setelah menilai bukti dalam OTT.

alasan-kpk-tak-gunakan-pasal-hukuman-mati-kasus-dana-bencana

KPK tidak menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat tersangka kasus korupsi dana bencana BNPB. Padahal, salah satu pasal tersebut memuat kemungkinan pidana mati dalam keadaan tertentu. Penyidik mengatakan, keterbatasan waktu setelah operasi tangkap tangan (OTT) menjadi salah satu pertimbangannya.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, penyidik harus segera menentukan status perkara setelah seseorang tertangkap tangan. Dalam kasus ini, KPK akhirnya menerapkan Pasal 12 huruf i terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana itu semestinya digunakan untuk merespons sejumlah bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa di Nusa Tenggara Timur, hingga penanganan pascabanjir bandang di Sumatera.

Alasan KPK memilih pasal yang berbeda

Taufik menyebut, perkara bermula dari penyelidikan tertutup yang berujung OTT. Berdasarkan ketentuan yang dirujuk penyidik, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan apakah perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam tenggat itu, penyidik harus menilai kecukupan alat bukti yang ditemukan.

“KPK hanya mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status prosesnya apakah naik ke tahap penyidikan,” kata Taufik dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Ia mengatakan, kondisi tersebut memengaruhi pilihan pasal saat penetapan tersangka. Setelah melakukan ekspos perkara dan menilai bukti yang tersedia, penyidik menetapkan Pasal 12 huruf i sebagai dasar sangkaan.

Menurut Taufik, dugaan benturan kepentingan berkaitan dengan sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan penyelenggara negara, saudara, atau orang kepercayaan Kepala BNPB disebut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dengan demikian, keputusan tidak memakai Pasal 2 dan Pasal 3 dalam tahap awal penanganan perkara bukan berarti ketentuan mengenai pidana mati tidak ada. KPK menyatakan penyidik memilih pasal berdasarkan kecukupan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan tertutup dan OTT.

Isi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 mengatur pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancaman pidananya berupa penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, disertai denda.

Ayat berikutnya menyebut pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Ketentuan itu bukan ancaman yang otomatis berlaku untuk setiap perkara korupsi. Penerapannya bergantung pada terpenuhinya unsur dan keadaan yang diatur dalam undang-undang.

Sementara itu, Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan berpotensi merugikan negara. Pasal ini memuat ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda.

DSP memiliki syarat pencairan

DSP merupakan dana yang pencairannya dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi penggunaannya tetap harus memenuhi ketentuan. Plt Direktur Penyidikan KPK itu menyebut terdapat empat dasar pencairan yang mengacu pada peraturan BNPB.

Pertama, harus ada penetapan status keadaan darurat bencana oleh bupati atau wali kota, gubernur, maupun presiden. Kedua, pencairan dapat didasarkan pada penetapan status keadaan tertentu. Dasar ketiga adalah pertimbangan risiko bencana berdampak yang ditetapkan Kepala BNPB.

Adapun dasar keempat ialah adanya kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Dalam perkara yang ditangani KPK, dana yang diduga disalahgunakan disebut diperuntukkan bagi penanganan karhutla, gempa di NTT, serta dampak banjir bandang di Sumatera.

KPK membagi perkara ini ke dalam dua klaster. Nama-nama yang disebut sebagai tersangka dalam keterangan perkara antara lain pihak swasta Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, pejabat BNPB Gabriel Purwaka Sigit, serta tenaga ahli Richard Erlangga dan Bima Setiawan. Perkembangan penyidikan dan penetapan pasal berikutnya akan menentukan bagaimana dugaan penyimpangan dana kebencanaan itu diuji dalam proses hukum.

Zonapublik