Aliansi Jambi Desak Pelaku Perusakan Kantor Gubernur Ditangkap
Aliansi Kito Anak Negri Jambi Bersatu mendesak Kapolda mengusut perusakan pagar dan fasilitas Kantor Gubernur Jambi saat demonstrasi karhutla. Mereka juga meminta masyarakat tetap tenang.
Aliansi Kito Anak Negri Jambi Bersatu mendesak Kapolda Jambi mengusut dan menangkap pihak yang merusak pagar serta fasilitas Kantor Gubernur Jambi saat demonstrasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis, 8 Oktober 2026. Aliansi menilai perusakan aset pemerintah tidak dapat dibenarkan, meski aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi mengenai penanganan karhutla dan kabut asap.
Desakan itu disampaikan Ritas Mariyanto bersama Panglimo Negri Rd. Iransyah dalam keterangan pers di Jambi. Ritas meminta kepolisian menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kerusakan yang disebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB.
Aliansi minta polisi usut perusakan aset daerah
Ritas mengatakan pagar dan fasilitas kantor gubernur dibangun menggunakan uang rakyat. Menurut dia, fasilitas pemerintahan merupakan milik negara sekaligus milik masyarakat Jambi, sehingga tidak semestinya dirusak oleh kelompok mana pun.
“Kami meminta Kapolda Jambi bertindak tegas. Pagar dan fasilitas kantor gubernur itu dibangun menggunakan uang rakyat,” ujar Ritas.
Ia menegaskan, penyampaian pendapat merupakan hak yang dilindungi hukum. Namun, menurut Ritas, hak tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk merusak fasilitas milik pemerintah. Ia menyebut tindakan perusakan aset daerah sudah masuk ranah pidana.
Aliansi meminta pengusutan tidak berhenti pada orang-orang yang terlihat melakukan perusakan. Mereka juga mendesak polisi menyelidiki kemungkinan adanya pihak yang mengarahkan tindakan tersebut.
“Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas hingga ke aktor intelektual di balik aksi perusakan ini agar ada efek jera,” kata Ritas.
Demonstrasi menuntut penanganan karhutla dipercepat
Demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jambi itu digelar untuk mendesak pemerintah mempercepat penanganan karhutla dan kabut asap. Berdasarkan laporan Jambi Independent yang dikutip dalam bahan berita, situasi memanas ketika massa berupaya masuk ke area kantor gubernur. Pagar kemudian mengalami kerusakan, sementara polisi berupaya menahan massa agar tidak memasuki area kantor.
Dalam aksi tersebut, demonstran membawa sejumlah tuntutan terkait respons pemerintah terhadap kebakaran dan dampaknya. Mereka meminta penanganan kebakaran dipercepat, sekaligus menyoroti pemulihan dampak yang dirasakan masyarakat.
Tuntutan lain yang disuarakan mencakup layanan kesehatan, keterbukaan data, pembasahan lahan gambut, serta penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan demikian, aksi itu tidak hanya menyoroti kebakaran, tetapi juga langkah pemerintah dalam menangani dampak dan mencegah persoalan serupa berulang.
Ritas menyatakan dukungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi membedakannya dari tindakan yang merusak fasilitas umum. Menurut dia, aset pemerintahan harus dijaga bersama, termasuk ketika masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan atau penanganan bencana.
Aliansi minta masyarakat tetap tenang
Panglimo Negri Rd. Iransyah menyatakan Aliansi Kito Anak Negri Jambi Bersatu akan terus mengawal pengusutan perusakan tersebut hingga tuntas. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan menyerahkan proses penanganan kepada aparat penegak hukum.
Iransyah juga berharap proses hukum berjalan dengan baik serta keamanan dan ketertiban di Provinsi Jambi tetap terjaga. Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap penanganan karhutla, yang menjadi latar aksi dan tuntutan para demonstran.
Desakan aliansi kini mengarah pada penyelidikan kepolisian atas kerusakan pagar dan fasilitas kantor gubernur, termasuk penelusuran pihak yang bertanggung jawab. Di sisi lain, tuntutan demonstran mengenai penanganan karhutla, layanan kesehatan, keterbukaan data, dan pemulihan dampak tetap menjadi persoalan yang mereka minta diperhatikan pemerintah.
