Ekspor SDA Langsung ke Negara Tujuan, Ini Respons DSI

Bahlil meminta ekspor SDA Indonesia dikirim langsung ke negara tujuan. DSI menyatakan pengaturan rute bukan kewenangannya, tetapi akan memantau hasil dan harga ekspor.

ekspor-sda-langsung-negara-tujuan-respons-dsi

Rencana pemerintah menghentikan pengiriman sumber daya alam (SDA) Indonesia melalui negara transit mendapat tanggapan dari PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony mengatakan pengaturan jalur ekspor bukan kewenangan perusahaannya, melainkan menjadi urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mahony menyampaikan hal itu di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (6/11/2026). Ia belum dapat memberikan komentar mengenai kebijakan yang didorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut.

“Itu bukan bagian dari DSI, melainkan bagian dari ESDM. Jadi, saya belum bisa memberikan komentar apa pun pada tahap ini,” kata Mahony.

Pernyataan itu muncul setelah Bahlil meminta komoditas SDA Indonesia dikirim langsung ke negara pembeli, tanpa singgah lebih dulu di negara tetangga untuk kemudian diekspor kembali. Pemerintah menilai pola transit tersebut berpotensi membuat negara lain tercatat dalam perdagangan komoditas Indonesia.

DSI akan memantau ekspor hingga tujuan akhir

Meski tidak berwenang mengatur rute ekspor, DSI nantinya memiliki tugas memantau hasil penjualan dan harga komoditas strategis. Pemantauan dilakukan sejak barang meninggalkan Indonesia hingga tiba di negara tujuan.

Mahony mengatakan perusahaan akan memperhatikan hal-hal yang memengaruhi hasil ekspor maupun harga. Dengan demikian, ruang kerja DSI dalam skema ini berkaitan dengan pengawasan transaksi, bukan penetapan kebijakan mengenai negara yang boleh menjadi tujuan atau tempat transit.

“Kami akan memantau hasilnya serta harga ekspor, mulai dari saat barang meninggalkan negara ini hingga tiba di tujuan akhirnya. Jadi, apa pun yang memengaruhi hal tersebut, kami akan memantaunya,” ujar Mahony.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Aturan itu mencakup batu bara, minyak sawit mentah atau CPO, serta ferro alloy, yang hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor.

Ketentuan tersebut diikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Batu Bara. Dalam aturan itu, izin sebagai Eksportir Terdaftar Batu Bara hanya berlaku sampai 31 Desember 2026. Setelah tanggal tersebut, ekspor batu bara hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor, yakni PT DSI.

Bahlil soroti ekspor yang melewati negara lain

Bahlil meminta pengiriman SDA dilakukan langsung dari Indonesia menuju negara pembeli. Dalam acara Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026), ia mencontohkan pengiriman barang ke China yang menurutnya seharusnya berangkat langsung dari Indonesia, bukan mampir ke negara lain.

Ia juga menyinggung ekspor gas alam cair atau LNG yang selama ini dikirim ke Jepang maupun Korea. Menurut Bahlil, negara yang menjadi tempat transit dapat memperoleh manfaat berupa pajak dan pencatatan dalam neraca perdagangan, meskipun komoditas tersebut berasal dari Indonesia.

“Tidak boleh lagi SDA kita sekarang ESDM, kalau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China,” kata Bahlil.

Bahlil tidak menyebut nama negara yang dimaksud. Namun, ia meminta para pelaku industri memahami negara yang menjadi sorotannya. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno juga mempertanyakan tingginya pencatatan ekspor batu bara Singapura, meski negara itu tidak memiliki kawasan tambang.

Tri menyebut volume batu bara yang tercatat melalui Singapura diperkirakan mencapai 50 juta hingga 60 juta ton. Ia mempertanyakan kemungkinan asal komoditas tersebut, mengingat batu bara itu dinilai kemungkinan berasal dari Indonesia sebelum dikirim ke China atau negara lain.

Freeport menilai efisiensi tetap menjadi kunci

Rencana penataan ekspor melalui DSI turut mendapat tanggapan dari PT Freeport Indonesia. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan kebijakan tersebut dapat berdampak baik bagi negara selama tidak memperpanjang rantai birokrasi perdagangan.

Tony menjelaskan, ekspor tembaga Freeport selama ini dikirim langsung kepada pembeli di negara tujuan. Harga produk perusahaan juga mengacu pada London Metal Exchange (LME), sementara kualitas tembaganya disebut mencapai 99,99 persen.

Menurut Tony, skema ekspor melalui agen tetap dapat berjalan sepanjang tidak menimbulkan hambatan operasional. Ia mengatakan perusahaan tidak menemukan persoalan terkait rencana penataan ekspor terintegrasi tersebut.

Perubahan tata kelola ekspor kini akan diuji pada pelaksanaan di lapangan: apakah pengiriman langsung dapat memperkuat pencatatan penerimaan negara tanpa menambah waktu dan biaya bagi pelaku usaha. Kejelasan pembagian peran antara ESDM, DSI, dan eksportir akan menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan aturan baru itu.

Zonapublik