Free Float 15 Persen, OJK Siapkan Jalan Keluar Emiten

OJK membuka opsi perpanjangan waktu, go private, hingga delisting bagi emiten yang kesulitan memenuhi free float minimum 15 persen. Evaluasi akan dilakukan berkala.

free-float-15-persen-ojk-siapkan-jalan-keluar-emiten

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang exit policy bagi emiten yang kesulitan memenuhi ketentuan minimum free float 15 persen. Opsi yang disiapkan mencakup perpanjangan waktu, go private secara sukarela, hingga delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, peningkatan batas minimum free float merupakan agenda besar otoritas. Kebijakan itu ditujukan untuk memperluas partisipasi investor publik sekaligus merespons persoalan likuiditas, konsentrasi kepemilikan, dan transparansi.

Hasan menyebut pesan mengenai aturan tersebut telah disampaikan dan mendapat dukungan penuh dari emiten, baik melalui asosiasi maupun interaksi langsung dengan OJK. Meski begitu, ia mengakui pelaksanaannya bukan perkara mudah. Pasar harus menyerap saham yang dilepas, sementara sejumlah emiten menghadapi tenggat yang cukup agresif dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

“Tentu akan ada potensi penumpukan permintaan serentak bersamaan dari emiten-emiten yang masih harus memenuhi minimum free float 15%,” kata Hasan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

BEI siapkan bantuan bagi emiten

Potensi pemenuhan secara bersamaan menjadi salah satu tantangan dalam penerapan kebijakan. Jika banyak emiten menawarkan saham dalam rentang waktu yang berdekatan, daya serap pasar akan menjadi faktor penting. Hasan menegaskan, kemampuan pasar menyerap penawaran itu bergantung pada kondisi pasar secara umum.

Untuk membantu perusahaan yang menghadapi kendala, BEI atas arahan OJK telah membentuk semacam task force dan menyediakan hotline helpdesk. Fasilitas tersebut ditujukan bagi emiten yang memerlukan bantuan dalam memenuhi batas minimum kepemilikan publik.

OJK juga akan segera menerbitkan ketentuan baru yang pada prinsipnya mempermudah emiten melakukan aksi korporasi. Salah satu contoh yang disebut Hasan adalah rights issue, yang dapat menjadi jalan bagi perusahaan untuk memenuhi porsi free float 15 persen.

Langkah pendampingan tersebut berjalan beriringan dengan evaluasi berkala. Peraturan Bursa Nomor I-A, menurut Hasan, telah membuka ruang untuk penerapan exit policy. Pemenuhan aturan akan ditinjau pada setiap milestone tahunan dengan mempertimbangkan masukan dari task force.

Evaluasi tahunan dan kemungkinan delisting

Dalam evaluasi itu, emiten tetap perlu menunjukkan bukti upaya nyata untuk memenuhi ketentuan. Kondisi pasar secara umum dapat menjadi pertimbangan objektif, tetapi tidak bisa digunakan oleh masing-masing perusahaan sebagai alasan untuk tidak menjalankan upaya pemenuhan.

Hasil penilaian akan menjadi bahan pertimbangan BEI dalam menentukan kebijakan lanjutan. Opsi yang tersedia dapat berupa perpanjangan waktu, sementara delisting dimungkinkan bagi emiten yang sejak awal dinilai tidak memiliki peluang memenuhi ketentuan meskipun telah mendapat kelonggaran.

Dengan skema tersebut, kebijakan keluar dari bursa tidak serta-merta diposisikan sebagai hukuman bagi seluruh perusahaan yang belum memenuhi batas free float. OJK menilai ada kemungkinan suatu emiten memang tidak lagi ingin menambah porsi kepemilikan publik dan memilih menjadi perusahaan tertutup.

“Tentu exit itu dimungkinkan, belum tentu hal yang jelek. Artinya boleh jadi emiten itu juga merasakan kebutuhan untuk tidak lagi berkomitmen menambah porsi kepemilikan publiknya, tapi ingin kemudian menjadi go private dengan sendirinya,” ujar Hasan.

Komitmen emiten jadi perhatian

Penekanan pada bukti upaya nyata menempatkan tanggung jawab pemenuhan aturan pada emiten, sekaligus memberi ruang bagi evaluasi atas kondisi pasar. OJK dan BEI akan melihat perkembangan perusahaan melalui tahapan tahunan, bukan hanya berdasarkan hasil akhir ketika tenggat tiba.

Bagi emiten, pilihan seperti rights issue dapat menjadi salah satu cara menambah saham yang beredar di publik. Namun, Hasan mengingatkan adanya potensi penumpukan permintaan dan daya serap pasar yang terbatas. Karena itu, pendampingan melalui task force dan hotline menjadi bagian dari upaya membantu perusahaan mencari langkah yang sesuai.

Pada akhirnya, arah kebijakan akan ditentukan oleh hasil evaluasi dan keseriusan emiten menjalankan rencana pemenuhan. Perusahaan yang masih memiliki peluang dapat memperoleh ruang untuk melanjutkan upaya, sedangkan pilihan go private atau delisting tetap terbuka bagi emiten yang tidak lagi dapat atau tidak ingin memenuhi komitmen kepemilikan publik.

OJK dan BEI kini menyiapkan aturan serta mekanisme pendampingan untuk menghadapi masa transisi tersebut. Perkembangan implementasinya akan menjadi perhatian, terutama saat sejumlah emiten mulai memasuki tahapan pemenuhan dan pasar harus menyerap tambahan saham yang ditawarkan.

Zonapublik