PPPK Tendik Minta Status dan Kesejahteraan Setara Guru

FHNK2I Tendik meminta PPPK tenaga kependidikan memperoleh status dan kesejahteraan setara guru. Mereka mengusulkan pembiayaan melalui APBN maupun APBD.

pppk-tendik-minta-status-kesejahteraan-setara-guru

JAKARTA — Tenaga kependidikan (tendik) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meminta status dan kesejahteraannya disetarakan dengan guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Mereka berharap perubahan status yang diusulkan bagi guru juga mencakup PPPK tendik, termasuk yang bekerja dengan skema paruh waktu.

Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tendik, Herlambang Susanto, mengatakan aspirasi tersebut telah disampaikan kepada sejumlah pihak. Menurut dia, tendik dan guru sama-sama berada di bawah Kemendikdasmen, tetapi tenaga kependidikan saat ini masih berada dalam pengelolaan teknis yang berbeda.

“Sesuai koordinasi dengan beberapa forum tendik semuanya minta diperjuangkan agar setara dengan kesejahteraan guru,” kata Herlambang kepada JPNN, Sabtu (10/10/2026). Ia menegaskan, permintaan itu didasarkan pada harapan agar tidak muncul kesenjangan di antara aparatur yang bekerja dalam lingkungan kementerian yang sama.

Usulan PPPK tendik mengikuti perubahan status guru

FHNK2I Tendik mendukung langkah pemerintah yang disebut akan menaikkan status PPPK guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Organisasi itu juga mendukung rencana pengalihan PPPK paruh waktu guru menjadi PPPK penuh waktu, dengan sumber gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dukungan tersebut, kata Herlambang, disertai permintaan agar kebijakan serupa dipertimbangkan bagi tendik. PPPK paruh waktu tendik diharapkan dapat menjadi PPPK penuh waktu, baik dengan pembiayaan APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk skema yang menggunakan APBD, FHNK2I Tendik mengusulkan tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sejumlah jalur yang disebut Herlambang antara lain Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD), Dana Alokasi Umum (DAU), atau mekanisme lain yang dapat membantu pembiayaan peningkatan status dan kesejahteraan ASN.

Herlambang juga menyampaikan gagasan agar tambahan fiskal yang diperuntukkan bagi peningkatan status dan kesejahteraan ASN dapat disalurkan langsung kepada masing-masing ASN. Menurut dia, pola tersebut bisa menjadi salah satu opsi dalam pembiayaan, selain pengalokasian anggaran melalui pemerintah daerah.

APBN dan APBD dinilai bisa mencegah kesenjangan

Dalam usulan FHNK2I Tendik, sumber gaji tidak harus diseragamkan melalui APBN untuk semua kelompok. PPPK guru paruh waktu yang dialihkan menjadi penuh waktu dapat dibiayai pemerintah pusat, sedangkan PPPK dari formasi lain dapat memperoleh peningkatan status dan kesejahteraan melalui APBD.

Herlambang berharap pendekatan itu membuat PPPK di berbagai formasi memperoleh kesempatan yang seimbang. Ia menilai, bila peningkatan status hanya berlaku pada kelompok tertentu, perbedaan perlakuan dan kesejahteraan antar-PPPK berpotensi tetap menjadi persoalan.

Usulan tersebut, menurut Herlambang, telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani dalam pertemuan pada 30 September 2026. Namun, bahan yang disampaikan FHNK2I Tendik merupakan aspirasi organisasi; belum ada keterangan bahwa usulan itu telah menjadi keputusan pemerintah.

Herlambang juga menyoroti kebutuhan anggaran bagi PPPK paruh waktu yang tidak termasuk dalam kelompok yang akan dialihkan ke pusat melalui APBN. Ia berharap pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran agar mereka tetap berpeluang menjadi PPPK penuh waktu dengan sumber gaji APBD.

FHNK2I berharap status ASN diperlakukan setara

Harapan itu dikaitkan FHNK2I Tendik dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Herlambang mengingatkan bahwa ASN terdiri atas PNS dan PPPK, sehingga ia berharap tidak ada pemisahan status berdasarkan istilah ASN pusat dan ASN daerah.

Menurut dia, guru, tendik, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan sama-sama berstatus ASN. Karena itu, FHNK2I Tendik berharap pengelolaan data, sumber penggajian, serta kesejahteraan ASN dapat terintegrasi. Herlambang menyebut Satu Data Nasional sebagai salah satu hal yang diharapkan dapat mendukung penyatuan tersebut.

“ASN baik guru, tendik, teknis, nakes, semua sama derajat dan statusnya sebagai ASN. Semoga dengan disahkannya Satu Data Nasional, status ASN menjadi satu, sumber penggajian dan kesejahteraannya menjadi satu juga yang bersumber APBN,” kata Herlambang.

Permintaan itu kini menempatkan pembiayaan dan koordinasi pusat-daerah sebagai bagian penting dari pembahasan status PPPK tendik. Bagi FHNK2I, tindak lanjut kebijakan bagi guru perlu dibarengi perhatian terhadap tenaga kependidikan, termasuk mereka yang tidak masuk dalam skema pengalihan ke APBN mulai Januari 2027.

Zonapublik